Paradoks pembangunan pertanian yang tidak berbasis agribisnis yang mana peningkatan produksi dan produktivitas tidak serta merta diikuti dengan peningkatan pendapatan karena harga yang tidak sesuai yang diterima petani. Adalah kelembagaan petani mempunyai peran penting dalam pembangunan pertanian berkelanjutan yang berwawasan agribisnis, yaitu :
1. Subsistem Sarana yang berperan mulai dari perencanaan, pengelolaan, pengadaan dan penyaluran sarana produksi yang memungkinkan penerapan suatu teknologi usaha tani dan pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal;
2. Subsistem Usahatani yang berperan dalam pembinaan dan pengembangan usaha tani dalam rangka peningkatan produksi pertanian, baik usaha tani pertanian rakyat maupun usaha tani besar;
3. Subsistem Pengolahan yang berperan pada pengolahan hasil secara sederhana di tingkat petani dan penanganan pasca panen komoditi pertanian yang dihasilkan sampai pada tingkat pengolahan lanjut selama bentuk, susunan dan citarasa komoditi tersebut berubah;
4. Subsistem Pemasaran yang berperan pada pemasaran hasil usaha tani yang masih segar atau hasil olahannya mencakup kegiatan distribusi dan pemasaran di dalam negeri dan ekspor;
5. Subsistem Pelayanan atau Pendukung Kelembagaan petani yang berperan pada jasa keuangan/perbankan, jasa angkutan, asuransi, penyimpanan dan lain-lain.
Tidak sedikit kenyataannya perempuan terlibat dalam kegiatan usaha pertanian yang berat maupun ringan seperti mengolah sawah, mengolah pekarangan, pemeliharaan, pasca panen dsb. Akan tetapi kenyataannya peran perempuan di sektor pertanian sering termarginalisasi akibat budaya patriarki yang menyebabkan pembagian gender di bidang pertanian. Ada pembagian pekerjaan yang menurut sebaian orang pantas dikerjakan oleh wanita atau pria saja, sedangkan di pihak lain pekerjaan tertentu yang terbuka untuk kedua belah pihak. Di bidang pertanian pun perempuan lebih banyak menggunakan peralatan sederhana sedangkan laki-laki sudah menggunakan peralatan yang modern seperti traktor . Selain itu, perempuan jarang dilibatkan dalam kegiatan penyuluhan pertanian sehingga perempuan sulit mengakses informasi dan mendapatkan manfaat dari pembangunan di bidang pertanian. Faktor lainnya adalah kebijakan pemerintah yang seringkali tidak berpihak kepada perempuan. Sebagai contoh masuknya mesin Huller menggeser peran perempuan sebagi penumbuk padi yang berarti partisipasi tradisional perempuan sebagai pekerja tersingkir. Oleh karena itu perlu dibuat kebijakan pembangunan pertanian yang perspektif gender baik di bidang pertanian dan bidang lainnya seperti adanya komitmen politik dari Pemerintah daerah melalui program pembangunan pertanian yang melibatkan petani laki-laki maupun perempuan. Dalam konteks ini adalah pengembangan kelembagaan wanita tani dalam pembangunan pertanian menjadi sangat penting.
Keiikutsertaan dalam KWT bisa menjadi mekanisme yang efektif untuk memberdayakan perempuan dalam pembangunan pertanian. Manfaat sosial yang diberikan oleh KWT tidak hanya mempengaruhi anggotanya sendiri tetapi juga keluarga dan komunitas mereka. Hasil kajian menemukan bahwa dengan terbentuknya KWT menyebabkan seluruh data lokasi kegiatan telah menjadi tempat yang menyenangkan. KWT memiliki kemapuan untuk melewati batasan sosial yang kadang-kadang menghalangi perempuan yang berasal dari golongan sosial kurang mampu untuk berpartisipasi dalam kegiatan desa . Kelembagaan KWT juga memberikan kesempatan untuk mengumpulkan perempuan dari berbagai kalangan komunitas desa sehingga meningkatkan taraf hidup mereka.
Untuk peningkatan kelembagaan KWT maka diperlukan strategi seperti menyediakan pelatihan dalam bidang pemberdayaan gender dan menghubungkan perempuan dengan organisasi wanita. Pemberdayaan perempuan sebagai penggerak pembangunan pertanian memerlukan dukungan dari laki-laki. Untuk meningkatkan peran laki-laki dalam membangun kelembagaan KWT dapat dilakukan melalui pelatihan analisi gender yang tujuannya untuk merubah pola berfikir mereka pada anggapan-anggapan mengenai pekerjaan dan kebutuhan perempuanyang selanjutnya mempengaruhi cara mereka bersikap.